Home » » SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KORUPSI DALAM ISLAM

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KORUPSI DALAM ISLAM

SANKSI HUKUM KORUPSI DALAM ISLAM

artikel berikut adalah artikel yang di rangkum oleh teman saya dimana telah dipresentasikan dan menjadi bahan diskusi mahasiswa khususnya satu ruangan saya di tahun 2011. nah pada kesempatan hari ini saya akan share materi tersebut dan semoga bermanfaat bagi semuanya.

Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia guna dijadikan sebagai pedoman hidup dalam mengemban tugas/amanah sebagai khalifah Allahdi bumi. Al-Quran sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suciterdahulu, adalah shalih li kulli zaman wa makan ( tepat untuk setiap zaman dantempat), dan rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). Dan nabiMuhammad SAW, denganSunnahnya merupakan uswatun hasanah dalam segalaperkataan, perbuatan dan prilakunya. Keduanya merupakan sumber pokok ajaranIslam yang digunakan oleh seluruh umat Islam, sebagai hudan li al-nas.

Ulama Ushul Fiqh membagi ayat-ayat hokum dalam al-Quran kepada duabentuk : yaitu (a) hokum-hukum yang bersifat rinci (juz’iy), sehingga ayat-ayattersebut oleh mereka disebut sebagai hukumta’abbudi (yang tidak dapat dimasukiatau diintervensi akal), dan hukum-hukum yang bersifat global (kulli) yangmerupakan sebagian besar kandungan ayat-ayat hukum dalam al-Quran, dalam halini Sunnah berperan sebagai penjelas, pengkhusus dan pembatas dari ayat-ayat tersebut. Hukum Islam dalam suatu masyarakat manapun dan dimanapun, adalahbertujuan untuk mengendalikan, mengatur, dan sebagai alat kontrol masyarakat, iaadalah sebuah system yang ditegakan, terutama untuk melindungi individu maupunhak-hak masyarakat.

Sebagai suatu system hukum yang didasarkan kepada wahyu (nash), hukumIslam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslatan manusia di dunia danakhirat. Hukum Islam pada intinya terdiri dari dua aspek ajaran ditinjau dari segijenis sumbernya, yaitu :

1.Aspek syari’ah, ia berupa nash atau wahyu yang kebenarannya bersifat mutlak, dan 
2.Aspekfikih, berupa syari’ah yang telah diintervensi oleh akal dan pemikiran manusia yang kebenarannya bersifat nisbi.

Dalam perumusannya hukum Islam mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok (al-maqashid al-syar’iyyah), yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Kelima hal pokoktadi wajib diwujudkan dan dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia,yang dengan itu tercapailah apa yang disebut, kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat.Dengan demikian, segala perbuatan atau tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok teersebut, maka patut dianggapsebagai tindak kejahatan (delik) yang dilarang, dan untuk melindungi danmemelihara kelima hal pokok tersebut dan kemaslahatan manusia pada umumnya,Islam menetapkan dan menegaskan sejumlah peraturan-peraturan, baik berupaperintah maupun larangan, dan dalam hal tertentu aturan-aturan tersebut disertaidengan ancaman hukuman atau sanksi duniawi dan/atau ukhrawi, jika peraturantersebut dilanggar.

Hukuman akhirat merupakan ganjaran atau balasan atas perbuatanmenyimpang manusia selama hidup di dunia. Eksekusinya adalah dengandimasukan ke dalam siksa neraka. Di dalamnya terdapat variasi hukuman yangdisesuaikan dengan jenis dan kualitas dosa dan kesalahannya. Hukuman duniawiadalah hukuman yang diputuskan oleh Hakim dan dilaksanakan hukumannya didunia. Hukuman duniawi ada dua macam, yaitu pertama yang berlandaskan nash berupa qishash, diyat dan had. Dan yang kedua yang tidak di dasarkan atas nash,melainkan diserahkan pa kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan kemaslahatanmanusia yakni berupata’zir yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepadapertimbangan hakim.

Dengan melihat kepada lima hal pokok di atas, maka tindak kejahatan dapatdikategorikan ke dalam lima kelompok besar, yaitu kejahatan terhadap agama,kejahatan terhadap jiwa manusia, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadapkehormatan dan keturunan, serta kejahatan terhadap harta benda.4P em bahasantentang masalah-masalah kejahatan inilah, yang dalam banyak literature dikenaldengan fih al-jinayah atau yang biasa disebut dengan Hukum Pidana Islam.

Hukum Pidana adalah hukum yang bersifat publik, artinya ia adalah hukumyang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadapkepentingan umum, baik berupa fasilitas umum (negara) maupun kepentinganmanusia sendiri, seperti jiwa, tubuh atau fisik dll. Dalam Hukum Pidana Islampraktek memberikan sanksi pidana kepada setiap pelangaran atau kejahatan yangbersifat publik tersebut, terbagai dalam tiga kategori sanksi utama yang sesuai dengan bentuk kejahatannya, yakni sanksi pidana hudud, sanksi pidana qishash - diyat, dan sanksi pidana ta’zir.

Di dalam pembahsan kitab-kitab fikih klasik, masalah ‘uqubah itu selaluterintegrasi dengan bentuk-bentukjarimah (kejahatannya), sehingga terkesanbentuk-bentuk sanksi pidana dalam Islam mempunyai dampak psikologis masing-masing kepada pelaku kejahatan tertentu. Pada umumnya, yang dijadikan dasarpembicaraan justru adalah bentuk kejahatannya. Padahal, bentuk pidananya sendiritidak terlalu mutlak tergantung kepada bentuk-bentuk tindak pidananya (delik), danrefleksi mengenai pengaruh atau dampak psikologis itu sendiri dapat berubahmenurut perkembangan zaman, sehingga bisa saja salah satu bentuk pidana tersebuttidak lagi efektif sebagai bentuk pidana.

Dari ketiga kategori sanksi pidana tersebut, yang menjadi permasalahan dan sering menjadi sorotan publik, adalah sanksi pidana dari jenishudud, danqishash - diyat. Kategori sanksi pidana ini yang bersifat nushushiyah, karena merupakan

sanksi pidana yang telah ditentukan secara tegas dalam nash al-Quran maupun al-Sunnah. Sanksi pidana tersebut, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah,bila telah terpenuhi persyaratan atau pembuktiannya. Adapun sanksi pidana ta’zir,ia merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash, baikoleh al-Quran maupun oleh al-Sunnah.

Dengan demikian, kewenangan untuk menentukan sanksi pidana ta’zir ini,berada di tangan penguasa setempat (ulil amr), sehingga jenis hukumannya punberagam sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Ta’zir merupakan pranatahukum yang memungkinkan hukum pidana Islam untuk menyesuaikan diri denganperkembanghan kebutuhan menurut ruang dan waktu.

SANKSI/HUKUMAN PIDANA KORUPSI

Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak,dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yakni hati nurani. Lebih jauhIslam tidak hanya komitmen dengan upaya pensalehan individu, tetapi jugapensalehan social. Dalam pensalehan sosial ini, Islam mengembangkan semangatuntuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan salingmenasehati. Sejatinya Islam mengembangkan semangat kontrol sosial.

Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistim pengawasan administratif danb managerial yang ketat.Oleh karena itu dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi, seharusnya tidak pandang bulu, Dalam pensalehan sosial ini, Islam mengembangkan semangatuntuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan salingmenasehati. Sejatinya Islam mengembangkan semangat kontrol sosial.

Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistim pengawasan administratif danb managerial yang ketat.Oleh karena itu dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi, seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah masyarakat biasa. Tujuan hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasadamai, dan rukun dalam masyarakat

Korupsi merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh syarat’, meskipun nash tidak menjelaskan had atau kifaratnya. Akan tetapi pelaku korupsi dikenakan hukuman ta’zir atas kemaksiatn tersebut. Perbuatan maksiat mempunyai beberapakemiripan, diantaranya, mengkhianati janji, menipu, sumpah palsu, makan hartariba dll. Maka perbuatan termasuk ke dalam jarimah ta’zir yang penting. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW berikut yang Artinya:

Diriwayatkan oleh Jabir RA dari nabi SAW, Nabi bersabda : Tidak ada(hukuman) potong tangan bagi pengkhianat, perampok dan perampas/pencopet.(HR.Ahmad dan Tirmizy).

Sebagai aturan pokok, Islam membolehkan menjatuhkan hukuman ta’ziratas perbuatan maksiat, pabila dikendaki oleh kepentingan umum, artinyaperbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang bisa dijatuhi hukuman ta’zir tidakmungkin ditentukan hukumannya sebelumnya, sebab hal ini tergantung pada sifat-sifat tertentu, dan pabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidaklagi dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat tersebut adalah merugikankepentingan dan ketertiban umum. Dan apabila perbuatan tersebut telah dibuktikandi depan Pengadilan maka hakim tidak boleh membebaskannya, melainkan harusmenjatuhkan hukuman ta’zir yang sesuai untuknya.

Penjatuhan hukuman ta’zir untuk kepentingan dan ketertiban umum ini,merujuk kepada perbuatan Rasulullah SAW, dimana ia pernah menahan seoranglaki-laki yang dituduh mencuri unta, Setelah diketahui/terbukti ia tidak mencurinya,maka Rasulullah membebaskannya.

Syari’at Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk jarimahta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dimulai dari hukuman yangseringan-ringannya, seperti nasehat, ancaman, sampai pada hukuman yang seberat-beratnya. Penerapannya sepenuhnya diserahkan kepada Hakim (Penguasa), dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum Islam dalam menjatuhkan hukuman, yaitu :

1.Tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menjaga dan memelihara kepentingan umum
2.Efektifitas hukuman dalam menghadapi korupsi tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaan pelakunya
3.Sepadan dengan kejahatan, sehingga teras adil
4.Tanpa pilih kasih, semua sama keudukannya di depan hukum.

Seorang Hakim dapat mempertimbangkan dan menganalisa berat danringanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Kejahatan yang telahditetapkan sanksi hukumnya oleh nash, seorang Hakim tidak punya pilihan lainkecuali menerapkannya. Meskipun sanksi hukum bagi pelaku korupsi tidakdijelaskan dalam nash secara tegas, namun perampasan dan pengkhiatan dapatdiqiyaskan sebagai penggelapan dan korupsi.
Share this article :

Favorite Post


 
Support : Pendidikan | Islam | Dan Anak
Copyright © 2013. Komunitas Al-gazali Bone - All Rights Reserved
Template Created by Algazali Template Published by Komunitas Al-gazali Bone
Proudly powered by Yushan Blog Pribadi